REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia terus memantau dan telah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan untuk mengantisipasi potensi memburuknya krisis Eropa, khususnya terkait pelaksanaan Pemilu di Yunani tanggal 17 Juni 2012, .
"Kita akan meningkatkan pasokan valas di pasar sesuai dengan kebutuhan sebagai bagian untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah," demikian ditegaskan Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution kepada pers, Jumat (15/6).
Disamping intervensi di pasar valas, BI juga terus melanjutkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah yang selama ini telah dilakukan, termasuk pembelian SBN di pasar sekunder, penerbitan Term Deposit valas, dan pengembangan instrumen-instrumen transaksi valas di dalam negeri lainnya.
"Bank Indonesia menilai dampak langsung dari krisis Eropa terhadap korporasi maupun perbankan Indonesia sejauh ini relatif terbatas," ujar Darmin.
Posisi utang luar negeri swasta Indonesia dari Eropa per April 2012 tercatat 21,6 miliar dolar AS dimana sebagian besar berasal dari Belanda (57,3 persen), Inggris (10,7 persen), Jerman (6,4 persen), dan Prancis (2,5 persen). Eksposur utang ke negara-negara PIIGS (Portugal, Irlandia, Italia, Yunani dan Spanyol) sangat kecil. Demikian pula eksposur perbankan Indonesia terhadap Eropa juga relatif kecil.
Dampak memburuknya krisis Eropa terutama dirasakan pada tekanan di pasar valas dan pasar keuangan. Dampak tersebut telah terjadi selama ini, dengan intensitas yang meningkat khususnya sejak awal Mei, sebagaimana tercermin pada tekanan pelemahan nilai tukar dan penurunan indeks harga saham di kawasan Asia, termasuk Indonesia.
Disamping intervensi di pasar valas, untuk meningkatkan pasokan valas di dalam negeri, Bank Indonesia juga telah memulai lelang Term Deposit valas yang berjalan dengan sukses. Saat ini sejumlah instrumen untuk menambah pasokan valas dan instrumen lindung nilai juga disiapkan.
"Bank Indonesia terus melanjutkan langkah-langkah pendalaman pasar valas dalam negeri untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah," ungkap Darmin.
Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan yang telah ditandatangani tanggal 7 Juni 2012. Dengan Nota Kesepahaman tersebut, telah terdapat kejelasan mekanisme dan rencana tindak di masing-masing institusi maupun koordinasi langkah-langkah yang diperlukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika