REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON---Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai keputusan Dewan Militer Mesir, yang menunda peralihan kekuasaan kepada pemerintah sipil setelah pemilihan presiden.
"Kami sangat prihatin dengan adanya keputusan untuk memperpanjang masa kepemimpinan militer," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland.
"Pemerintah AS mendesak Dewan Agung Angkatan Bersenjata (SCAF) di Mesir untuk mengembalikan kepercayaan publik dan internasional dalam proses peralihan demokrasi melalui komitmen kenegaraan mereka menuju proses perencanaan konstitusional, pemilihan anggota parlemen secara demokratis, serta perubahan dan peralihan pemerintahan secara permanen kepada pemerintahan sipil," kata Nuland.
Nuland menyampaikan komentar tersebut pada saat hasil sementara pemilihan umum presiden diumumkan, Ahad (17/6), di Mesir. Hasil sementara tersebut menyatakan Mohamed Moursi, anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir, mendapat suara terbanyak setelah mengalahkan pesaingnya yang juga mantan perdana menteri Ahmed Shafiq.
SCAF, yang merebut kekuasaan pada Februari 2011 --setelah presiden Hosni Mubarak digulingkan, mengatakan dalam pernyataan pers di Kairo, Senin (18/6), bahwa pihaknya berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih pada akhir Juni.
Tetapi SCAF mengeluarkan deklarasi konstitusional tmabahan, Ahad malam (17/6), guna merebut kembali kekuasaan legislatif setelah parlemen dibubarkan beberapa hari yang lalu. Hal itu menjadi pergerakan yang dilihat AS sebagai upaya memperpanjang masa kepemimpinan SCAF di Mesir.
"Kami ingin presiden yang terpilih secara demokratis, parlemen yang terpilih secara demokratis, sebuah konstitusi yang mencerminkan kehendak rakyat Mesir, serta peralihan kekuatan secara penuh kembali kepada sipil secepat mungkin," kata Nuland.
Dia mengatakan AS mendukung aspirasi rakyat Mesir untuk memilih pemimpin mereka, dengan menekankan bahwa tidak boleh lagi ada peralihan demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika