REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Kementerian Kesehatan mengaku sedang memperbaiki data terkait dengan program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Pasalnya, yang sekarang digunakan masih mengacu pada data BPS pada 2007. Kondisi pendataan itu  memungkinkan ada masyarakat miskin yang berhak namun tak tercatat sehingga tak bisa mendapatkan jamkesmas.

‘’Datanya sudah lima tahun lalu. Jadi mungkin ada sebagian yang berhak tapi tidak masuk. Sehingga dengan demikian kita perbaiki. Kita ingin tidak lagi mereka yang berhak itu ditolak,’’ kata Wakil Menteri Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

Menurut dia, data yang nanti akan digunakan, akan mengacu pada hasil Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Lembaga ad hoc ini, lanjutnya, sudah membuat data dengan peringkat, dari yang paling miskin sampai yang paling kaya, lengkap dengan nama dan alamatnya. 

‘’Sekarang sudah tersedia jumlahnya sampai kira-kira 40 persen dari paling miskin sampai 40 persen paling kaya,’’ ujar dia.

Ia menjelaskan, data yang saat ini ada yaitu sekitar 76,4 juta orang dengan jaminan biaya Rp 6.500 per orang. Tahun depan, jumlah datanya direncanakan akan meningkat menjadi 86,4 juta jiwa.

Biaya jaminan per orang pun akan ditambah menjadi tujuh ribu rupiah per orang. Dengan begitu, pelayananan yang diberikan dapat mendekati ideal dan tidak main-main.

Ikuti Whatsapp Channel Republika