REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal positif revisi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, Dirjen Migas, Evita H Legowo, mengaku pihaknya sudah melapor ke DPR untuk meminta persetujuan penambahan kuota.

“Jadi, kita sudah mengirimkan surat untuk dibicarakan ke DPR,” katanya pada wartawan, Selasa (10/7). Namun sayangnya hingga kini surat tersebut belum mendapat balasan dari lembaga legislatif itu.

Dijelaskannya lagi, target 40 juta kilo liter yang ada dalam APBN-Perubahan 2012 tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat. “Angka ini tidak akan kuat, pasti akan lebih,” jelasnya.

Lagipula, kata dia, target awal tersebut juga disusun berdasarkan asumsi adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun sayangnya, meski sudah digodok secara matang, langkah menurunkan subsidi BBM ini ternyata batal diberlakukan April lalu.

Walau ada kebijakan penghematan, ia mengaku ini belum cukup besar menekan permintaan BBM subsidi. Per Juni, penghematan dengan melarang kendaraan dinas milik pemerintah menggunakan BBM subsidi di Jabodetabek baru mampu menurunkan penggunaan premium 2,4 persen.

Hal ini juga diamini Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini. Bahkan menurutnya, pemerintah berencana mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi di Oktober hingga November nanti. Ia masih enggan menuturkan berapa penambahan kuota yang diajukan. Tapi, Rudi memprediksi hingga akhir tahun, bisa saja konsumsi BBM menembus 45 juta kilo liter.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di semester pertama 2011 ini, konsumsi BBM bersubsidi sudah mencapai 21,6 juta kilo liter atau sekitar 54 persen dari target. Meliputi konsumsi premium sebanyak 13,5 juta kilo liter, solar 7,5 juta kilo liter dan minyak tanah 0,6 juta kilo liter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika