REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH, WILAYAH PALESTINA - Pemerintah Palestina di Tepi Barat pada Selasa (10/7) menyerukan pemilihan daerah diselenggarakan di Tepi Barat dan Gaza pada 20 Oktober, yang pertama sejak 2006, kata pejabat.
"Pemerintah Palestina pada hari ini memutuskan mengadakan pemilihan umum daerah, kota dan kabupaten pada 20 Oktober di seluruh wilayah Palestina," kata pejabat Palestina, yang tak bersedia disebut namanya, kepada AFP.
Keputusan itu diambil setelah dilakukan dua seruan untuk pemilu lokal tahun lalu, dengan pemerintah Palestina di Tepi Barat berusaha untuk menahan pemilihan pertama pada Juli 2011 dan kemudian pada Oktober 2011.
Pemilihan tersebut pada awalnya dijadwalkan pada 9 Juli, tetapi setelah rekonsiliasi kejutan antara Fatah dan gerakan Hamas, tanggal itu dimasukkan kembali ke 22 Oktober.
Kesepakatan, yang dimaksudkan untuk mengakhiri persaingan beberapa tahun dan telah membuat Pemerintah Palestina yang didominasi Fatah berkuasa di Tepi Barat, sementara Hamas mengontrol Gaza, menyerukan pemilihan legislatif dan presiden pada Mei 2012.
Kedua pihak bermaksud untuk menyepakati pemerintah sementara independen, guna mengarahkan pada pelaksanaan pemilu Palestina, tetapi perbedaan pendapat yang berkelanjutan atas pembentukan pemerintah macet dalam pelaksanaan kesepakatan.
Pada Juli 2011, pemerintah Palestina di Tepi Barat mengatakan, pemilihan daerah yang dijadwalkan pada Oktober tidak bisa digelar di Gaza, dan menuduh Hamas menghambat persiapan pemungutan suara.
Pada Agustus, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengeluarkan dekrit "menunda pemilu daerah tanpa batas waktu untuk membuka jalan bagi rekonsiliasi internal Palestina." Namun keputusan Selasa itu datang dengan latar belakang perselisihan yang terus berlangsung antara Fatah dan Hamas.
Setelah pembicaraan panjang, Hamas pada Mei menyepakati untuk memungkinkan Komisi Pemilihan Pusat memulai kembali bekerja di Jalur Gaza, mendaftar ribuan pemilih baru dalam persiapan bagi para pemilih di bawah kesepakatan rekonsiliasi.
Tetapi awal bulan ini, gerakan "sementara menangguhkan" kerja komisi, dan menuduh pemerintah Palestina di Tepi Barat menangkapi para anggota Hamas di sana dan mengutip berbagai "kendala" teknis.
Terakhir kali warga Palestina pergi ke tempat pemungutan suara parlemen itu pada pemilu tahun 2006, yang membuat Hamas menang besar.
Pemilihan parlemen dan presiden baru sedianya akan diselenggarakan pada Januari 2010, tetapi upaya Otoritas Palestina mengabaikan upaya-upaya untuk mengadakan pemungutan suara setelah Hamas menolak untuk mengatur satu di Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika