REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar sembilan ribu perkara pajak masih menumpuk di pengadilan pajak, Jakarta. Penumpukan perkara ini terjadi karena volume perkara yang tidak sebanding dengan aparat pengadilan pajak.

Sekretaris pengadilan pajak, Samsuar Said, mengungkapkan hanya terdapat tujuh ribu anggota aparat pengadilan pajak untuk menangani seluruh perkara di Indonesia. "Ini tidak cukup sehingga banyak perkara yang menumpuk," ungkap Samsuar saat dihubungi, Selasa (7/8).

Dalam setahun, tutur Samsuar, setidaknya terdapat 16.500 perkara pajak. Sementara, kemampuan aparat pajak sangat terbatas dengan banyaknya perkara tersebut. Jumlah hakim pajak pun sangat terbatas.

Menurutnya, untuk tahun ini, terdapat 55 hakim pajak yang bertugas di pengadilan pajak Jakarta. Sulitnya persyaratan untuk menjadi hakim pajak dinilai menjadi hambatan seseorang dalam menangani perkara pajak. Menurut Syamsuar, seorang hakim pajak setidaknya butuh 15 tahun pengalaman, sehingga bisa mendapat 'stempel' ahli pajak.

Dengan jumlah hakim yang terbatas, Samsuar mengungkapkan satu majelis hakim bisa menangani 20 perkara pajak. Bahkan, tuturnya, terdapat majelis hakim yang bisa menangani 90 perkara pajak. Menurutnya, penanganan perkara tersebut pun bisa molor hingga berbulan-bulan jika para pihak menempuh proses hukum selanjutnya yakni banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Tidak adanya batas nilai minimal untuk perkara pajak di Indonesia, lanjutnya, menjadi penyebab semua perkara pajak bisa disidangkan. Sehingga, wajib pajak yang menunggak hanya ratusan ribu rupiah bisa disidangkan. Selain itu, ungkap Samsuar, semua perkara pajak saat ini masih disidangkan di Jakarta. Sehingga, untuk wajib pajak yang berdomisili di daerah jauh, seperti Jayapura atau Maluku,  harus tetap mengurus perkaranya di Jakarta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika