REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Polri meningkatkan koordinasi dalam mencegah aksi terorisme.
"Saya melihat mereka masih jalan sendiri-sendiri," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq kepada wartawan, di Kompleks MPR/DPR Senayan Jakarta, Senin (10/9).
Mahfudz menyatakan harus ada pembagian tugas yang jelas antartiga institusi itu. BIN selaku pengumpul informasi mesti melakukan deteksi dini pergerakan para teroris secara cepat. BNPT selaku lembaga yang bertanggungjawab melakukan deradikalisasi pemikiran ekstremis mesti menjalankan tugasnya secara komprehensif. Sedangkan Polri mesti bergerak cepat dalam mengambil tindakan yang diperoleh dari BIN dan BNPT.
"Ketiganya harus kompak. Dan punya desain kerja yang terintegrasi," ujar Mahfudz.
Mahfudz menolak bila maraknya aksis teroris lantaran DPR tak juga mengesahkan RUU Pendanaan Teroris yang diajukan pemerintah. Menurut Mahfudz dana hanya salah satu faktor penunjang kerja teroris, bukan satu-satunya penentu. Andai BIN, BNPT, dan Polri melakukan koordinasi dengan baik Mahfuz percaya aksi terorisme bisa diminimalisir dan bahkan dihilangkan sama sekali.
