REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu menegaskan pihaknya akan terus menggalakkan kampanye berhaji sekali seumur hidup.
Kampanye itu digulirkan untuk mengurangi daftar tunggu (waiting list) yang semakin lama. Kemenag akan terus melakukan kampanye bahwa wajib berhaji bagi seorang muslim yang sudah mampu hanya sekali seumur hidup.
"Kami akan terus menyosialisasikannya secara massif kepada masyarakat agar memahami bahwa kewajiban haji itu sekali dalam seumur hidup," katanya.
Sehingga, bagi mereka yang mendaftar untuk kedua, ketiga dan seterusnya akan masuk dalam daftar tunggu di belakang atau bukan yang diprioritaskan. Namun demikian, imbauan berhaji sekali seumur hidup tersebut bukan moratorium berhaji, tetapi mengimbau dan mengatur agar masa tunggu tidak menjadi lama.
Upaya lain yang akan dilakukan adalah menghentikan praktik berhaji dengan dana talangan dan multilevel marketing. Praktik kedua lembaga pembiayaan berhaji tersebut dinilai melanggar prinsip berhaji, yakni hanya untuk mereka yang mampu.
Sementara terkait persiapan penyelenggaraan haji 2012, dia menyatakan persiapannya sudah mencapai sekitar 90 persen. Secara nasional, jumlah calon jemaah haji Indonesia Tahun 2012 mencapai 211 ribu orang, terdiri dari 194 ribu haji reguler dan 17 ribu orang haji khusus.
"Persiapannya sudah sekitar 90 persen, paling tinggal masalah visa saja yang belum selesai semua," kata Anggito didampingi Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Cepi Supriyatna.
Sementara Kepala Seksi Sarana dan Perjalanan Haji pada Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten Chuzaemi Abidin mengatakan, total kuota calon jemaah haji Banten tahun 2012 sebanyak 8.541 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.220 orang sudah mendapatkan visa, sisanya sekitar 300 orang lebih masih dalam proses pembuatan.
"Secara keseluruhan daftar tunggu jemaah calon haji di Provinsi Banten sampai Tahun 2021 lebih dari 60 ribu orang," kata Chuzaemi Abidin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika