REPUBLIKA.CO.ID, PHNOMPENH -- Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Kamis mengecam Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Kamboja Surya P Subedi untuk dua laporannya, yang mengritik pemilihan umum dan konsesi lahan di negara itu.

"Anda datang menemui orang ini dan itu, kemudian menulis laporan salah. Sebagai negara berdaulat, Kamboja tidak dapat menerima rekomendasi pribadi Anda," kata perdana menteri dalam upacara wisuda mahasiswa di Universitas Sumber Daya Manusia.

"Anda adalah seorang profesor hukum. Profesor hukum, kenapa tidak pergi untuk membantu negara anda untuk menulis hukum konstitusi. Sebaiknya anda tidak menulis bodoh tentang Kamboja," katanya.

"Negara Anda belum memiliki Konstitusi, jadi lebih baik bahwa Anda harus membantu negara Anda daripada Kamboja."

Seorang Nepal, Surya P Subedi adalah seorang Profesor Hukum internasional di Universitas Leeds di Inggris. Dia diangkat oleh Dewan HAM PBB sebagai Pelapor khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Kamboja pada Maret 2009.

Hun Sen membuat tanggapan itu setelah Subedi menyajikan dua laporan ke Dewan HAM PBB di Jenewa Rabu Lalu, mendesak pemerintah Kamboja untuk melaksanakan reformasi guna memastikan pemilihan umum tahun depan yang bebas dan adil.

Dia juga menyerukan transparansi lebih Besar dan kepatuhan terhadap hukum untuk pemberian dan pengelolaan lahan konsesi ekonomi dan konsesi-konsesi tanah sebelumnya.

Laporan-laporan itu adalah hasil misi mencari fakta ke Kamboja pada Desember tahun lalu dan Mei tahun ini.

Hun Sen telah berkuasa selama 27 tahun. Para analis politik memprediksi bahwa Partai Rakyat Kamboja-nya yang dominan akan memenangkan pemilihan umum pada Juli tahun depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika