REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Koalisi Tunisia yang dipimpin Pergerakan Islam Ennahda menyatakan pemilihan presiden dan parlemen Tunisia akan dihelat 23 Juni 2013. Pada pemilu tersebut, warga Tunisia berhak memilih pemimpinnya secara langsung.

Gerakan Islam Ennahda mengumumkan pesta demokrasi tersebut dalam sebuah pernyataan. Kesepakatan yang dirumuskan Ahad (14/10) tersebut menghasilkan putusan pemilu legislatif dan presiden digelar 23 Juni. Kemudian pelimpahan kekuasaan presiden jatuh pada tanggal 7 Juli.

"Kami sepakat pada pemilihan sistem politik campuran ini bahwa presiden republik akan dipilih langsung oleh rakyat.  Sistem politik akan menjamin keseimbangan antara otoritas dan otoritas eksekutif," demikian pernyataan yang diterima Reuters.

Kesepakatan tersebut masih harus disetujui Majelis Konstintuante dimana koalisi yang berkuasa harus memiliki suara mayoritas dari 217 kursi yang ada. Adapun dalam sistem politik, terjadi perselisihan di negara tersebut. Pihak Ennahdina meminta sistem parlementer. Sedangkan pihak lain menyerukan sistem politik rangkap, yakni sistem yang menyeimbangkan kekuasaan parlemen dan presiden.

Meski demikian, seperti dilansir Aljazirah, penentuan tanggal pemilu tersebut telah menghilangkan keraguan negara barat dan investor asing yang ingin memasuki pasar Tunisia. Mengingat munculnya kritik dari oposisi bahwa Ennahdha menghindari pemilu dan ingin mendominasi kekuasaan.

Sebelumnya pada Desember 2011, Majelis Konstintuante mengangkat Maoncef Marzouki sebagai presiden. Marzouki  menggantikan Zine El Abidine Ben Ali yang digulingkan pada Januari 2011 setelah terjadi pergolakan berminggu-minggu.

Protes di Tunisia tersebut menyusul maraknya pemberontakan atau revolusi di Timur Tengah dan Afrika Utara, atau yang seringkali disebut dengan "Arab Spring". Gerakan Islam Ennahdha pun memenangkan pemilu pertama pasca revolusi di Bulan Oktober.

Ikuti Whatsapp Channel Republika