REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Misi khusus dari Uni Emirat Arab (UEA) di Pakistan, Ahad (14/10) mengevaluasi luka yang diderita oleh Malala Yousafzai (14 tahun). Tim ini memfasilitasi pemindahan Malala untuk mendapatkan fasilitas perawatan di luar Pakistan.
Malala menderita luka yang serius yang diakibatkan percobaann pembunuhan, pekan lalu di Lembah Swat, barat daya Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan. Malala sedang memperjuangkan hak anak-anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak laki-laki di negerinya.
Pejabat UEA yang bertugas dengan pemerintahan Pakistan tengah mengatur perawatan khusus. Pemindahan Malala tengah dikoordinasikan antara kedua pemerintahan.
"Percobaan pembunuhan atas Malala bukan sekedar serangan terhadap anak yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kejadian itu adalah serangan atas hak Malala dan setiap anak perempuan untuk masa depannya, akibat prasangka dan penindasan. Penyerangan itu sungguh tercela dan harus dibawa ke ranah hukum," tegas Pangeran Mahkota Abu Dhabi dan Deputi Panglima Bersenjata UEA, Pangeran Sheikh Mohammad bin Zayed al Nahyan, seperti dilansir Kantor Berita UEA, WAM, Senin (15/10).
Dikatakannya, Malala dengan berani melawan ekstremis yang mencoba untuk melarang anak-anak perempuan pergi ke sekolah. "Kita semua harus berdiri di pihak Malala yang memperjuangkan toleransi dan penghormatan (atas hak anak perempuan)."
Perjuangan Malala tadi tertuang rapi dalam buku harian yang ia tulis untuk BBC berbahasa Urdu. Ia mulai menulis pada 2009 ketika usianya baru 11 tahun. Tulisannya dikenal publik dengan nama samaran Gul Makai.
Dalam buku hariannya, ia menulis tentang kehidupan di Lembah Swat saat wilayah indah yang dijuluki "Swissnya Pakistan" itu dikendalikan rezim Taliban sejak 2007. Taliban berkuasa di daerah itu selama dua tahun hingga didesak mundur militer Pakistan pada 2009. Selama berkuasa, rezim Taliban menutup semua sekolah untuk anak perempuan, termasuk sekolah yang dimiliki oleh ayah Malala, Ziauddin Yousafzai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika