REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Database Nasional PDI Perjuangan, Harry Dewapratama menyatakan teknologi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan KPU amatir dan tidak kompatibel dengan perkembangan teknologi informasi.

"SIPOL ini sangat amatir. Mahasiswa semester dua juga bisa membuat," kata Harry kepada wartawan, Jumat (19/10), di kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta.

Harry menyatakan, server database yang digunakan KPU untuk SIPOL rawan dibobol (hack/bajak). Pasalnya, KPU menggunakan server database bebas bayar yang tidak memenuhi standar keamanan.

"Ini tidak memenuhi standar keamanan. Database server mestinya kita membeli yang tidak gratisan," ujarnya.

SIPOL memuat data pejabat dan petinggi partai yang notabene termasuk pula petinggi-petinggi negara. Lemahnya sistem keamanan SIPOL berpotensi pada kekacauan dan penyalahgunaan data yang ada di dalamnya.

"SIPOL bisa mudah dibobol. Bayangkan bila data-data itu jatuh ke tangan yang salah seperti pekerja kartu kredit," kata Harry.

Dari pengalaman Harry, penggunaan SIPOL membingungkan pengurus partai dan operator dalam penginputan data. Pasalnya data-data digital partai yang diserahkan PDI Perjuangan ke KPU banyak yang tidak akurat.

"Dari 1200 anggota di kecamatan yang terkonversi hanya ada 52 orang," contoh Harry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika