REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah harus membela dua warga negara Indonesia (warga Pontianak) yang divonis hukuman gantung sampai mati oleh pengadilan Malaysia.

"Tentu pemerintah harus membela WNI kalau tidak bersalah, tetapi kalau bersalah tentunya akan menghadapi hukum setempat, dan itu sama saja, kalau terjadi di Indonesia, juga menghadapi hukum yang sama," kata Jusuf Kalla seusai mengunjungi gedung PMI Kota Pontianak, Rabu (24/10).

Ia menjelaskan, pemerintah tetap harus menyiapkan pengacara dalam membantu kedua WNI yang divonis hukum gantung sampai mati di Malaysia.

Dua warga Pontianak, Frans Hiu (22) dan Dharry Frully (21) divonis hukuman gantung Hakim Mahkamah Tinggi, Shah Alam, Selangor, Malaysia, karena terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain.

Kejadiannya pada 3 Desember 2010. Frans dan Dharry yang merupakan penjaga rental video games di Sepang, terjaga saat mendengar ada suara gaduh dari lantai atas.

Seorang pencuri, Kharta Raja, masuk setelah membongkar atap. Kemudian terjadi perkelahian. Sang pencuri kemudian tewas dalam kejadian itu.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menyatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar telah mengirim surat secara resmi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait upaya pembebasan Frans dan Dharry.

Christiandy menjelaskan, berdasarkan data bagian intelijen Kementerian Hukum dan HAM Kalbar, Frans membuat paspor pada 27 Januari 2009, sedangkan Dharry tanggal 19 Mei 2009.

Namun, keduanya tidak terdeteksi kapan meninggalkan Indonesia karena dua pintu keluar masuk Kalbar ke luar negeri, Entikong dan Supadio, baru menerapkan "border control management" masing-masing Agustus 2010 dan Maret 2010.

Ikuti Whatsapp Channel Republika