REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Kelanjutan nasib Metromini masih terus menjadi polemik. Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga saat ini belum bisa mengambil langkah konkret untuk menentukan nasib bus berkapasitas 25 penumpang ini.
Menurut Udar Pristono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menyatakan bila menilik pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, obyek hibah terdiri dari empat jenis. Keempat jenis tersebut yaitu BUMN, BUMD, kelompok masyarakat dan masyarakat.
"Di dalam permendagri tidak ada perusahaan swasta. Makanya diusulkan metromini nanti bergabung dengan BUMD. Jadinya kan joint operation, bagus itu," ungkapnya di Balaikota DKI, Selasa (30/10).
Pembangunan pool Metromini, kata Pristono, bisa diserahkan kepada BUMD tersebut. Seperti diketahui, saat ini para pengusaha Metromini belum memiliki pool tersendiri untuk menempatkan kendaraan-kendaraan mereka. Pool juga merupakan salah satu syarat mutlak angkutan umum dari segi prasarana.
"Syarat angkutan umum mencakup tiga hal yaitu sarana, prasarana, dan manajemen. Sarana seperti kendaraan yang harus laik jalan, kemudian prasarana dia harus punya depot atau pool. Sedangkan untuk manajemen, dia harus punya manajemen yang baik dan berbadan hukum," paparnya.
Hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa syarat operator angkutan umum harus memenuhi standar pelayanan masyarakat yaitu keteraturan, kenyamanan, dan keamanan.
Kemudian operator angkutan umum harus berbentuk badan usaha. Terakhir bila mereka melanggar dari ketentuan tersebut maka mereka dikenakan sanksi dari undang-undang tersebut yaitu Pasal 191, yang menyebutkan sanksi dapat berupa peringatan, denda administrasi, pembekuan, dan pencabutan.
"Saya sudah laksanakan tuh memberi peringatan kepada Metromini. Namun sudah berbulan-bulan tidak berubah-ubah. Makanya nanti hibah yang dilaksanakan akan diberikan kepada perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum," jelasnya.
Kalaupun nanti metromini memilih bergabung dengan BUMD Pristono berharap para pihak dapat adil dalam pembagian porsi. Misalnya dengan membayar berapa rupiah perkilometernya atau dengan membayar harian.
"Untuk BUMD nya masih kita pikirkan. Ada beberapa alternatif. Tidak menutup kemungkunan bila BUMN yang menaungi metromini nanti," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika