REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR akan meneruskan laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait nama anggota DPR yang terlibat kongkalikong dengan pihak BUMN pada penegak hukum.

Namun, hal itu mesti didukung dengan bukti otentik yang kuat.

"Kalau beliau saat berikan keterangan di BK punya bukti otentik dan ada indikasi pidana, maka pasti BK akan sampaikan ke penegak hukum untuk ditindak lanjuti," ujar Ketua BK M. Prakoso pada Republika, Rabu (31/10).

Tapi, untuk sementara ini, menurutnya, kemungkinan anggota dewan yang terbukti akan diberikan sanksi sepadan terhadap apa yang dia lakukan.

Dia juga mengatakan, pihaknya akan mengungkap modus pemerasan kepada BUMN dari keterangan Dahlan Iskan nantinya. Selain itu BK juga akan menggali keterangan siapa oknum BUMN yang memberi upeti ke anggota DPR.

Untuk itu, BK kata dia akan mengundang pihak BUMN yang diduga terlibat dengan oknum DPR. Kemudian, pihaknya juga akan mencari solusi dari masalah ini.

"Kita undang pihak BUMN yang terlibat untuk minta kejelasan, kita harus cari solusi siapa orangnya, jangan sampai isu ini menjadi tidak produktif. Kami tidak ingin ingin pejabat publik hanya melemparkan suatu isu yang tidak jelas," jelas politisi PDIP ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika