REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim verifikasi faktual KPU DKI Jakarta mempertanyakan perbedaan jumlah pengurus Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang tak sesuai data administrasi.
"Di kepengurusan ada perubahan dari tadinya 20 menjadi 7 nama saja," kata anggota Pokja verifikasi faktual KPU DKI Jakarta, Aminullah kepada wartawan di kantor Pimpinan Kolektif Provinsi PDP DKI Jakarta, Minggu (4/11), di Jalan Tebet Barat, Jakarta.
Aminullah mengatakan perubahan struktur pengurus akan berdampak terhadap jumlah syarat keterwakilan pengurus perempuan yang ditetapkan KPU. Bila saat ini PDP DKI Jakarta hanya memiliki 7 orang pengurus di tingkat provinsi, itu berarti setidaknya PDP DKI Jakarta mesti memiliki dua pengurus perempuan.
Permasalahan yang dipertanyakan Aminullah selesai setelah mendapat penjelasan dari pengurus PDP DKI Jakarta. Aminullah mengatakan PDP DKI Jakarta sudah melaporkan revisi jumlah pengurusnya ke KPU pusat. Namun, laporan itu belum diberikan KPU pusat ke KPUD Jakarta. "Mungkin kami belum menerima saja data perbaikannya," kata Aminullah.
Selain memverifikasi jumlah pengurus, KPU DKI Jakarta juga memverifkasi kantor pengurus PDP DKI Jakarta. Menyangkut yang satu ini Aminullah menyatakan tidak ada persoalan. "Mereka bisa membuktikan surat pemakaian gedung sesuai yang ditentukan," ujar Amin.
Ketua Pimpinan Kolektif Provinsi (DPD) DKI Jakarta, Zulkifli Ferry Nasution, membantah jika partainya tidak memenuhi syarat verifikasi faktual KPU. Ferry menyatakan perubahan jumlah pengurus telah disampaikan PDP saat masa penyerahan kelengkapan administrasi tahap dua KPU dibuka. "Kita sudah sampaikan perubahan kepengurusan. KPU pusat mungkin yang belum menyampaikan ke KPUD DKI Jakarta," ujarnya.
Ferry mengaku telah menjelaskan duduk perkara perubahan jumlah pengurus partainya ke tim verifikasi faktual KPUD DKI Jakarta. Ferry optimis partainya bakal lolos menjadi peserta Pemilu 2014. "Kami optimis bisa lolos," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika