REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta dan KPU Jakarta Timur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan itu disampaikan menyusul rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024.
Anggota Tim Hukum Pasangan RIDO, Muslim Jaya Butar-Butar di Kantor DKPP, Jakarta, Kamis, mengatakan, pihaknya melapor kepada DKPP dengan landasan kuat bahwa penyelenggara Pilkada di Jakarta tidak profesional.
Bahkan, kerja-kerja mereka mengakibatkan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sangat rendah dengan persentase 57 persen. Sisanya tidak memilih dan tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kami melihat ada pelanggaran asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu di Jakarta. Itu yang kami laporkan," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta seharusnya mampu menjamin pelayanan publik yang baik kepada pemilih. "Seperti apa pelayanannya? Tentunya ini terkait dengan banyaknya C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara tidak terdistribusi dengan baik kepada masyarakat," katanya.
Hal itu, lanjut dia, merupakan bagian dari kegagalan kerja KPU Jakarta sebagai penyelenggara pilkada di Jakarta. Secara lebih spesifik, hal itu juga menjadi kegagalan bagi KPU Jakarta Timur.
Berdasarkan catatannya, banyak TPS di Jakarta Timur dengan partisipasi pemilih rendah, bahkan kurang dari 30 persen. Artinya, di setiap TPS ada ratusan pemilik hak suara tidak bisa memilih.
Ini yang menyangkut KPU DKI harus menjamin pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus memastikan masyarakat mendapatkan C6 pemberitahuan.
"Menurut sampling kami, khususnya di Jakarta Timur itu, rata-rata di beberapa kelurahan partisipasinya hanya 30 persen. Kalau DPT per TPS ada 580 orang, kemungkinan besar ada 300 sampai 400 orang tidak menggunakan hak pilih," kata Muslim.
Sampel itu, kata Muslim, baru di Jakarta Timur. Namun, dia menduga hal serupa terjadi di seluruh Jakarta yang berujung pada partisipasi pemilih di Jakarta, yang hanya 57 persen.
Angka itu sekaligus mendudukkan Pilkada Jakarta kali ini sebagai Pilkada dengan partisipasi pemilih yang paling rendah sepanjang penyelenggaraan Pilkada di Jakarta.
"Ada 43 persen pemilik hak suara tidak datang ke TPS. Bila dikonversi dalam angka pemilih, jumlahnya jutaan pemilih," ujarnya.
Khusus di Jakarta Timur saja, Muslim mengungkapkan, ada lebih kurang 1,4 juta pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dia yakin, di antara 1,4 juta pemilih itu ada para pemilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang tidak bisa menggunakan hak suara karena tidak menerima C6.
”Kalau mereka tidak mendapatkan C6 pemberitahuan, bagaimana mereka bisa memilih? Kalau pertanyaannya dibalik misalnya kan bisa menggunakan KTP," katanya.
Sekarang pertanyaannya, kata dia, apakah KPU DKI sudah melakukan sosialisasi secara baik di lapangan, bahwa andaikata tidak mendapatkan pemberitahuan bisa menggunakan KTP? "Kan KPU DKI harus sosialisasi dengan baik," katanya.
Bila tugas-tugas itu sudah dijalankan dengan baik, Muslim yakin partisipasi pemilih di Jakarta tidak akan turun drastis seperti saat ini.
Namun, data dan fakta menunjukkan bahwa nyaris separuh dari 8,2 juta pemilik hak suara di Jakarta tidak datang ke TPS. Kondisi itu jelas sangat mengkhawatirkan mengingat Pilkada kali ini dilaksanakan di seluruh daerah dan Jakarta malah jadi daerah dengan partisipasi rendah.
"Yang pasti laporan masuk ke kami memang masyarakat, pemilih yang cinta kepada pasangan RIDO. Mereka tidak mendapatkan C6 pemberitahuan," katanya.
Ini juga menjadi indikasi bahwa mungkin saja terjadi di seluruh Jakarta. "Makanya kalau terjadi di seluruh Jakarta ya kategori masif itu luar biasa, masifnya luar biasa. Kami tim tentu akan mencoba mengumpulkan data menyeluruh," kata Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika