REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Badan Kehormatan DPR menilai Dahlan Iskan telah berbohong soal adanya pemerasan anggota DPR ke BUMN. Pasalnya, dalam pertemuan dengan Badan Kehormatan DPR, Dahlan tidak bisa membuktikan ucapannya.
"Dahlan bohong soal pernyataannya," kata anggota Badan Kehormatan (BK) DPR, Alimin Abdullah di sela kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Rabu (7/11), di Samarinda, Kalimantan Timur.
Bagi Alimin pernyataan Dahlan sudah mendeligitimasi citra DPR sebagai lembaga negara. Di media massa Dahlan sesumbar bakal mengungkap setidaknya 10 nama anggota DPR pemeras BUMN. Namun faktanya, cuma dua nama yang disampaikan Dahlan ke BK DPR. "Pernyataan Dahlan mendeligitimasi citra DPR, karena tidak benar," ujar Alimin.
Dalam pertemuan dengan Dahlan, Senin (5/11), BK menurut Alimin sempat bertanya kenapa Dahlan hanya menyerahkan dua nama. Pertanyaan itu dijawab Dahlan dengan menjanjikan nama lainnya di kemudian hari. Dahlan, imbuh Alimin, menjanjikan delapan nama anggota DPR BUMN. "Kita masih tunggu sisa namanya," kata Alimin.
Atas dua nama yang telah disebut Dahlan, Alimin mengaku bukti yang diserahkan Dahlan tidak terlalu kuat. Kendati begitu BK tetap akan memverifikasi dua anggota DPR yang disebut Dahlan memeras DPR "Bukti dokumentasi yang diserahkan lemah. Tapi kami tetap akan panggil bersangkutan untuk konfirmasi," ujarnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bambang Wuryanto percaya Dahlan tak punya bukti konkrit atas pernyataan DPR memeras BUMN. Menurut Bambang dokumen yang diserahkan Dahlan ke BK DPR hanya dua lembar kertas berisi kronologis. "Bukti itu tidak konkrit," katanya.
Bambang menyatakan Fraksinya menyesalkan pernyataan Dahlan. Sebagai seorang menteri Dahlan sudah bertindak di luar tugasnya. Dahlan menciptakan polemik yang menjadikan hubungan DPR dengan BUMN tegang.
Parahnya, imbuh Bambang, Dahlan tidak konsisten dengan pernyataannya. Di media massa dia menyebut 10 nama, tapi di BK dia cuma serahkan dua nama. "Kenapa cuma dua yang disebut? Dimana delapan lainnya?!" ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika