REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berupaya memerangi korupsi. Ia merangkul Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk meningkatkan pengawasan di birokrasi pemerintahannya.
"Ini untuk memperkuat biro hukum dan yang utama mencegah korupsi," kata Jokowi menjelaskan kedatangannya ke kantor Kejati DKI, Kamis (8/11). Penguatan biro hukum, lanjut Jokowi, ditujukan agar Kejati dapat memaksimalkan upaya preventif jika Pemprov DKI Jakarta terlibat dalam proses hukum.
Pemprov DKI kerap mengalami kekalahan dalam berbagai kasus, seperti sengketa lahan di Meruya, Jakarta Barat. Sedangkan soal pencegahan korupsi, Jokowi menginginkan Kejati memperketat pengawasan terhadap seluruh proses pengadaan barang di lingkungan Pemprov DKI.
Ia berharap, ke depannya tidak ada lagi penyelewengan-penyelewengan dalam program-program yang dijalankan jajaran pemerintahannya. "Pokoknya supaya bersih," imbuhnya .
Ia menambahkan, kedatangannya ke Kejati juga guna melanjutkan kordinasi dengan berbagai pihak dalam satu tujuan membangun Jakarta. "Supaya ada visi yang sama dan bisa bersinergi antara Kejati, Pangdam, dan Polda," ungkapnya.