REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perilaku oknum DPR yang melakukan 'pemerasan' pada BUMN tidak terlepas dari peran BUMN Sendiri. Untuk itu, perlu juga dilakukan bersih-bersih BUMN.

"Memang harus dilakukan bersih-bersih pada BUMN. Jadikan BUMN kuda liar, yang kalau mau diperah susunya nendang dia," ujar Mantan Sekretaris Kemeneg BUMN, Said Didu, dalam diskusi polemik Sindoradio di Jakarta, Sabtu (10/11).

Menurutnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan harus segera mencari paling tidak 20 Dirut BUMN yang bermental kuda liar. Hal ini dilakukan, guna mengurangi praktik kongkalikong yang terjadi.

Pasalnya, kata dia, saat ini manajemen BUMN penuh akan intervensi politik dalam jajarannya yang membuat kemungkinan praktik kongkalikong itu terjadi. Sehingga intervensi tersebut harus segera dihilangkan.

Sebab, intervensi seperti ini tidak hanya dilakukan DPR tapi kelompok lainnya seperti pihak asing, LSM, perusahaan swasta dan lainnya. "Intervensi nonkorporasi banyak sekali. Karena memang regulasi dibikin sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan ada intervensi," jelas Said.

Sementara itu, Ketum Federasi Pekerja BUMN, Abdul Latif Algaff, mengatakan terjadinya praktik kongkalikong karena kesalahan dua pihak yakni, DPR maupun BUMN. Sebab menurutnya, tidak mungkin hal ini terjadi jika tidak ada yang meminta dan pihak yang menawar.

"Ini bukan kesalahan DPR saja. BUMN juga karena mau memberi uang dan bahkan ada orang BUMN yang menawari," ungkapnya.

Hal ini menurutnya yang menyebabkan Ketidakmajuan BUMN Indonesia, karena jajaran direksinya tidak bersih dan ada intervensi politik di dalamnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika