REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akur. Pasalnya, sebagai lembaga penyelenggara, keduanya memegang peran penting yang menentukan kesuksesan pemilu mendatang.

"Menurut saya, ini ada banyak hal. Tapi satu hal yang penting adalah bagaimana pola komunikasi antara KPU dan Bawsslu yang sebaiknya diperbaiki," kata Anas di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (11/11). 

Mantan anggota KPU periode 2002-2007 tersebut menegaskan, keduanya harus memiliki semangat untuk membangun sinergi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Jangan sampai yang terbangun antara KPU dan Bawaslu justru semangat untuk bertanding. Jika itu yang terjadi, dikhawatirkan malah akan bisa mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu. 

"Saya harapakan koordinasi dan komunikasi KPU-Bawaslu ke depan semakin baik," jelas mantan Ketua Umum PB HMI tersebut.  

Saat ini, para penyelenggara pemilu tengah mendapat sorotan tajam. Ini lantaran adanya laporan dari partai politik dan LSM yang menilai KPU bertindak tidak profesional dan transparan dalam menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu. Khususnya proses pendaftaran dan verifikasi administrasi. 

Tujuh komisioner KPU yang menjabat pun harus menghadapi sidang kode etik karena laporan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam persidangan pertama Jumat (9/11), KPU menyangkal semua tuduhan yang disampaikan. Komisioner Ida Budhiati bahkan mengatakan, kinerja KPU terhambat karena tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari sekretariat negara (setneg) sebagai sistem pendukung. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika