REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Israel mengutuk rencana Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) meminta status negara sebagai non-anggota PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB.
Pada akhir pekan, Menteri Keuangan Israel, Yuval Steinitz mengancam akan memberlakukan tindakan ekonomi keras terhadap PNA, jika Presiden Palestina, Mahmoud Abbas merealisasikan rencana tersebut.
Pada Ahad (11/11) waktu setempat, Abbas berharap Liga Arab akan mengirim petisi kepada PBB dalam 48 jam atas nama PNA untuk memuluskan rencana Palestina.
Abbas juga dikabarkan juga menghubungi Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, melalui telepon, Ahad (11/11) malam. Abbas bermaksud meminta dukungan AS dalam peningkatan status Palestina di PBB. Sayang Obama tak menyambut tawaran tersebut. (baca: Minta Peningkatan Status Palestina, Abbas Merayu Obama).
Upaya itu membuat Steinitz geram. "Sejauh menyangkut diri saya, jika orang Palestina terus berusaha melancarkan upaya sepihak, kami tidak akan bekerjasama secara ekonomi dengan mereka," kata Steinitz kepada Xinhua, Sabtu (10/11).
"Sungguh suatu skandal jika mereka menyerang kami. Setelah itu mereka berharap kami akan bekerjasama secara ekonomi," tukas Steinitz.
"Pendapat saya sangat jelas, dan saya mengatakannya sebagai menteri keuangan."
Kecaman serupa datang dari Menteri Dalam Negeri Israel, Avi Dichter. Ia mengatakan PNA memanfaatkan upaya di PBB sebagai rencana guna menghindari penanganan kerusuhan paling akhir, dalam serangan roket terhadap warga sipil Israel, dan peningkatan penyergapan terhadap tentara. (baca: Menteri Zionis: Dunia Perlu Pahami Israel).
Ia mengatakan Abbas belum berbicara satu kata pun mengenai teror dari Jalur Gaza. "Tindakan Palestina di PBB dilancarkan sementara sepenuhnya mengabaikan situasi di Jalur Gaza," katanya ketika diwawancarai Radio Militer, Ahad (11/11). (baca: Israel Ancam Musnahkan Jalur Gaza).
Ikuti Whatsapp Channel Republika