REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar) memasang sistem antihacker. Hal itu dilakukan untuk antisipasi kehilangan dokumen dalam komputerisasi. KPU bekerja sama dengan salah satu perusahaan IT di Bandung untuk memasang sistem tersebut.

Sekretaris Pokja Pencalonan, Teppy Wawan Dharmawan mengatakan sistem antihacker telah dipasang sejak pelatihan Operator Data Pemilih (ODP). "Sifatnya hanya pencegahan saja, menghindari orang yang iseng mengacak-acak data pilgub," jelasnya, di Bandung, Rabu (21/11).

Sistem ini dipasang untuk mengamankan data daftar pemilih baik sementara maupun daftar pemilih tetap. Selain itu juga KPU berupaya untuk mengamankan data back up untuk penghitungan suara sementara pada waktunya nanti.

Meskipun untuk semua data tersebut KPU menegaskan akan menggunakan data yang ditulis secara manual sebagai acuan utama. Sehingga data yang ada di komputer hanya untuk back up dan mempercepat petugas KPU di lapangan untuk mentransfer data yang dibutuhkan pihak manapun.

KPU sendiri tidak mempersiapkan secara khusus untuk pemasangan alat antihacker tersebut. Dia menjelaskan bukan berarti dengan adanya sistem ini seperti membangunkan harimau yang sedang tidur.

Teppy menambahkan tahapan pengumpulan data pemilih secara keseluruhan dicatat dalam sistem manual. Sedangkan penghitungan sementara nantinya akan digunakan komputerisasi.

Namun tidak mengkhawatirkan perbedaan yang terjadi dalam penghitungan manual dan komputer. "Kita punya berita acara yang sudah ditandatangani dan data manual lebih valid," jelasnya.

Dia juga berharap menjelaskan perusahaan IT tersebut dapat menjamin data yabg tersimpan aman dan tidak akan terhapus. Meskipun nantinya ada oknum yang mencoba untuk merubah data.

Ikuti Whatsapp Channel Republika