REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PT Pertamina (Persero) akan menghentikan sementara penjatahan bahan bakar minyak bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
"Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban nasional jangan sampai terjadi konflik horizontal," kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, langkah itu diambil karena pengendalian BBM bersubsidi menyebabkan antrean panjang dan berpotensi terjadi konflik horizontal seperti di Kabupaten Kutai Barat.
Dia mengkhawatirkan peristiwa yang sama akan terjadi di daerah lain. "Kami sudah memprediksi dan bisa meluas," ujarnya.
Dia mengatakan, selama dilakukan pengendalian BBM bersubsidi selama sepekan terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai daerah antara lain Batam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan Jambi.
Menurut dia, Pertamina sudah menyiapkan BBM nonsubsidi di semua wilayah Indonesia sebagai alternatif. Hanung mengatakan, antrean tetap terjadi karena masyarakat ingin membeli BBM bersubsidi bahkan ada yang sampai menginap meskipun BBM nonsubsidi masih tersedia.
Menurut dia, hal itu menunjukkan konsumen Indonesia belum siap sepenuhnya membeli BBM nonsubsidi karena pada saat yang sama masih tersedia BBM bersubsidi. "Selama Pertamina menjalankan pengendalian kuota BBM itu bukan terjadi kelangkaan tetapi jumlah kuotanya per hari sudah habis," katanya.
Dia mengatakan, mengacu surat BPH Migas No. 943/07/Ka BPH/2012 tanggal 7 November 2012 mengenai Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Bersubsidi 2012, Pertamina mulai melakukan pengendalian dengan kitir per 19 November 2012.
Hal itu menurut dia dilakukan dengan pemotongan jatah harian di seluruh SPBU dan penyalur lainnya dengan presentase berbeda antara 1 persen hingga 35 persen sesuai kuota yang tersisa di daerah terkait.
"Berdasarkan data 23 November 2012, selama dilakukan kitir telah terjadi penghematan rata-rata sebesar 13 persen untuk solar dan 10 persen untuk premium," katanya.
Menurut dia, Pertamina selalu mengikuti penugasan dan arahan pemerintah dalam hal penyaluran BBM bersubsidi.
Dia mengatakan, Pertamina selalu berkonsultasi dengan pemerintah seperti Kementerian ESDM dan BPH Migas sebagai pemberi tugas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika