REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harapan warga ibu kota untuk memiliki pemerintahan yang bebas dari segala praktik penyelewengan agaknya makin dekat dengan kenyataan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi proyek percontohan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pemerintah daerah yang bersih dan transparan.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan pihaknya bersama KPK akan bekerja sama membenahi sistem. Pembenahan tersebut menyasar empat hal.

"Kami ingin membenahi sistem yang ada di Pemprov DKI. Kami ingin membangun sistem yang transparan dalam penganggaran, pengadaan barang, pengaduan, dan akses publik terhadap informasi," kata Jokowi usai menghadiri pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11).

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan, pihaknya telah melakukan kajian di sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov DKI. Alhasil, KPK menemukan sejumlah potensi pelanggaran yang harus diperbaiki.

"Kami memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI. Kami terkejut karena semua masukan-masukan kami diterima utuh. Pak Gubernur juga sudah punya desain, tinggal diklopkan dengan temuan kami. DKI akan jadi pilot project bagi provinsi lain," ujar Adnan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika