REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR menyayangkan sikap Dirut PT Merpati, Rudy Setyopurnomo, yang kembali salah menuding anggota DPR sebagai 'pemeras' BUMN. Padahal, berita tersebut adalah bersifat sensitif.
"Saya menyayangkan kelalaian Dirut Merpati yang memvonis nama anggota DPR yang kedua kalinya,"ujar Ketua BK M Prakosa di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (28/11).
Menurutnya, kesalahan Rudy sangat fatal karena tidak hanya menyangkut nama baik anggota DPR tersebut tapi, juga keluarganya. Pasalnya, tudingan ini merupakan hal serius yang tidak bisa dipermainkan. "Ini masalahnya serius, jadi harusnya lebih hati-hati," tambahnya.
Untuk itu, pihaknya kata dia menyarankan pada Dirut Merpati ataupun Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk lebih berhati-hati lagi dalam mevonis seseorang. Karena sebagai pejabat negara menurutnya sikap kehati-hatian itu diperlukan. "Pejabat negara harusnya lebih hati-hati, sebelum memvonis harus menyelidiki dulu lagi, lagi dan lagi," kata dia.
Rudy kembali meralat nama anggota DPR yang dituduh terlibat kongkalikong dengan pihak BUMN, yakni Mohammad Hatta dari fraksi PAN. Pasalnya, Rudy mengakui jika Hatta tidak hadir dalam pertemuan tertutup pada 1 Oktober 2012. "Saya klarifikasi bahwa Pak Hatta tidak hadir dalam pertemuan 1 oktober 2012," ujarnya.
Rudy pun mengakui kekeliruannya di hadapan media sambil menjabat tangan dan meminta maaf pada politisi PAN tersebut. Dia menegaskan bahwa kekeliruan ini sepenuhnya pada dirinya dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. "Saya salah, saya minta maaf," ungkap Rudy.
