Jumat 30 Nov 2012 14:08 WIB

DPR Pertanyakan Pemblokiran Anggaran Kemenhan

Rep: Aghia Khumaesi/ Red: Dewi Mardiani
Anggota Komisi I dari PDIP, TB Hasanuddin
Foto: Antara
Anggota Komisi I dari PDIP, TB Hasanuddin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR akan mempertanyakan pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Pasalnya, Menkeu tidak memiliki kewenangan atas hal tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengaku telah mendengar pemblokiran anggaran pemanfaatan Hasil Optimalisasi Non Pendidikan APBNP-PA TA 2012 Kemenhan sebesar Rp 678 miliar oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Padahal, Komisi I telah menyetujui anggaran tersebut. Namun menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui motif pemblokiran anggaran kepada Kemenhan tersebut.

"Jadi sebelum ramai di media, sudah juga ramai di lingkungan pemerintah sendiri. Karena apa? Ada anggaran yang direncanakan oleh Kemenhan kemudian disetop, ditunda oleh Kemenkeu," ujarnya, Jumat (30/11).

Atas tindakan tersebut, pihaknya menepis tudingan Dipo terkait adanya kongkalikong antara Kementerian dengan DPR. Menurutnya, pemblokiran anggaran Kemenhan itu adalah persoalan di internal pemerintah. "Mereka bagaimana ini? Kita terserah kalian di pemerintah. Itu urusan pemerintah. Tak ada hubungan DPR, kemudian bawa-bawa DPR," tambahnya.

Untuk itu, pihaknya akan segera meminta klarifikasi atas pemblokiran anggaran Kemenhan itu. Sebab, menurutnya, Kemenkeu tidak memiliki kewenangan untuk membintangi anggaran Kemenhan.

Sebelumnya, Seskab Dipo Alam diduga melakukan intervensi atas persetujuan pemanfaatan hasil optimalisasi nonpendidikan APBN-P Kemenhan. Di mana Dipo telah meminta pemblokiran anggaran Kemenhan lewat surat yang dikirimkannya pada Menkeu.

Berikut surat Dipo alam kepada Kemenhan dan Kemenkeu:

1. Surat Dipo Alam no R 154/Seskab/VII/2012 tertanggal 24 Juli 2012 kepada Menteri Pertahanan yang isinya mempertanyakan persetujuan pemanfaatan hasil optimalisasi non pendidikan APBNP Kemenhan.

2. Surat Dipo Alam no. R 172-1/Seskab/VIII/2012 tertanggal 06 Agustus 2012 kepada Menteri Keuangan yang isinya meminta klarifikasi pemanfaatan hasil optimalisasi nonpendidikan APBNP-PA TA 2012 Kemenhan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement