REPUBLIKA.CO.ID, PBB, NEW YORK -- Wakil Khusus PBB Urusan Konflik Bersenjata dan Anak-anak, Leila Zerrougui,, Senin (3/12), menyerukan masyarakat Internasional agar bisa turut serta membantu mengakhiri perekrutan anak oleh pihak yang bertikai di Yaman.
Leila Zerrougui melontarkan seruan itu dalam taklimat di Markas PBB, New York, setelah ia kembali dari kunjungan tiga-hari pada akhir November ke Yaman.
Di sana ia bertemu dengan dan menerima komitmen dari pemerintah Yaman serta kelompok bersenjata Al Houthi guna mengakhiri perekrutan anak-anak.
Saat ini, Angkatan Bersenjata Yaman, Divisi Lapis Baja Pertama Ali Mohsen, milisi suku pro-pemerintah dan kelompok bersenjata Al Houthi berada di dalam "daftar memalukan" bagi perekrutan anak.
Presiden Abd Rabbou Mansour Hadi telah memerintahkan pasukan keamanan Yaman "agar tidak merekrut anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun", setelah pertemuannya dengan Zerrougui pada Selasa, kantor berita resmi Yaman, Saba.
Zerrougui menyambut baik instruksi presiden tersebut, dan mengatakan dalam taklimat di Markas PBB "instruksi terbuka presiden kepada semua pasukan keamanan untuk tidak merekrut anak yang berusia di bawah 18 tahun adalah langkah sangat positif", demikian dilansir Xinhua
Sebabnya ialah anak-anak harus dilindungi karena mereka "terus membayar harga mahal" dan "masalah anak-anak dan konflik bersenjata sangat penting di Yaman".
Namun Zerrougui mengatakan janji baru tersebut memberi perhatian bagi "penataan kembali pasukan keamanan, yang ditetapkan selama masa peralihan, memberi kesempatan unik untuk mengakhiri pelanggaran besar terhadap anak dan memprofesionalkan pasukan keamanan".
"Mayoritas warga (di Yaman) berusia di bawah 18 tahun" dan kelompok itu telah secara tidak langsung dipengaruhi oleh kemiskinan serta "tak ada kesempatan dan masalah gizi serius yang mempengaruhi sepertiga warga.
Jadi ada masalah yang perlu ditangani dan anak-anak dimasukkan ke dalam perhitungan, setiap gagasan berkaitan dengan proses tersebut yang sedang berlangsung", kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika