REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menjelang tiga hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berbagai indikasi pelanggaran terus terjadi. Mulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap bermasalah, kampanye hitam terhadap pasangan calon, indikasi keterlibatan birokrasi hingga aksi kekerasan terhadap tim sukses pasangam calon.
Beberapa pelanggaran Pilkada DKI tersebut, di mana sebagian besar sudah masuk dalam pelaporan di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI, dab diharapkan segera dapat diselesaikan sebelum calon diumumkan sebagai pemenang dan dilantik.
Hal itu disampaikan Pengamat Politik dan Tata Negara, Irman Putra Sidin dalam diskusi 'Permasalahan Pilkada DKI Jakarta dan Antisipasi Pemilu 2014', Kamis (5/7). Menurut Irman, seringkali masalah di Pilkada dalam prosesnya banyak pelanggaran, tetapi sangat sedikit kasus pelanggaran itu yang terselesaikan.
Karena itu, Irman mengingatkan berbagai pelanggaran yang sudah dilaporkan agar benar-benar dapat diselesaikan hingga penindakan pasangan calon apabila benar tebukti di pengadilan.
"Karena itu kepada tim pemenangan pasangan calon untuk benar-benar mempersiapkan barang bukti pelanggaran, sehingga nanti apabila ada masalah mudah untuk dibuktikan," ungkap Irman, Kamis (5/7).
Menurut Irman, kalau setiap kasus pelanggaran di Pilkada dapat benar-benar terselesaikan dengan baik, Irman yakin maka proses demokrasi itu akan berjalan lancar di setiap Pilkada, termasuk di Pilkada DKI. Karena itu Irman juga menegaskan pentingnya kecepatan dari Panwaslu dan pihak kepolisian menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat.
Hal senada pun disampaikan Pengamat Politik, Siti Zuhro. Menurut Zuhro, seringkali masalah dalam pelanggaran di Pilkada termasuk di Pilkada DKI adalah bukan hanya dari sisi sistemnya. Namun seringkali masalah ini pun ada pada kalangan elit.
"Pelanggaran itu seringkali didistorsi sendiri oleh para elit dengan tindakan yang menghalalkan semua cara," ungkap Zuhro.
Menurut Zuhro, distorsi itu tercermin dari watak para elit yang memanfaatkan berbagai pelanggaran Pilkada sebagai ruang mencari kekuasaan. Seolah-olah mereka itu, jelas Zuhro, menemukan pelanggaran. Padahal mereka memiliki kepentingan dengan pelanggaran itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika