REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengaku tak bisa memaksa pemilih terkait dukungan di putaran kedua. Pasalnya, keputusan pemilih, sekali pun kader PKS, sepenuhnya merupakan kebebasan dan kedaulatan pribadi.

''Saya tak memiliki kekuasaan untuk memaksa pemilih saya melakukan apa. Dan saya tak mungkin melakukan itu. Saya mengerti tentang kedaulatan rakyat. Pada akhirnya, kedaulatan rakyat akan dilakukan rakyat. Saya tak bisa memerintah,'' katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/7).

Mengacu pada hasil penghitungan cepat (quick count) berbagai lembaga survei, Hidayat dipastikan tidak akan lolos ke putaran kedua. Dengan perolehan sekitar 11 persen, Hidayat harus puas berada di posisi ketiga setelah Joko Widodo (Jokowi) dan Fauzi Bowo (Foke).

Karena perolehan suara yang cukup besar, dukungan PKS pun diperebutkan. Dikabarkan, baik kubu Jokowi dan Foke gencar melakukan lobi politik kepada PKS. Seperti Jokowi yang langsung berkunjung ke Hidayat pada saat pemungutan suara masih berlangsung. 

Hanya saja, untuk kepastian dukungan PKS, ia menilai itu akan ditentukan oleh partai. ''Silakan partai memutuskan, perubahan itu bagaimana bentuknya. Itu pasti akan kami bahas lebih lanjut,'' ujar anggota Komisi I DPR tersebut. 

Apalagi, lanjut dia, banyak masukan terkait politik uang (money politic) secara massif yang masuk ke tim sukses PKS. Termasuk juga masukan banyaknya relawan PKS yang rumahnya dipinjamkan untuk TPS tapi tak diberi surat panggilan untuk memilih. 

''Minta tak dikasih juga. Ini akan kami kritisi. Tapi kata kuncinya, ideologi kami adalah ideologi kebangsaan,'' pungkas mantan Ketua MPR tersebut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika