REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan persangkat desa sebaiknya jangan berpolitik. Sebagai ujung tombak pemerintah, jika perangkat desa berpolitik akan menghabiskan biaya. "Dengan RUU Desa mereka menuntut mejadi PNS. Kalau keuangan negara memungkinkan sih nggak masalah," kata Marzukie, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/12).

Marzuki menuturkan, dulu jabatan Lurah adalah non-pegawai negeri sipil (PNS), dan dipilih rakyat seperti pemilihan kepala desa yang ramai dilakukan sekarang ini. Sedangkan perangkat-perangkatnya dibayar Lurah. "Pilkades ini kan yang sering bikin ribut, jadi kalau memungkinkan nggak ada masalah kalau diangkat," ungkapnya.

Menurutnya, jika perangkat desa diangkat, sangat memungkinkan. Mengingat jumlah perangkat desa yang tidak terlalu banyak. "Sekarang mereka menuntut perangkat desa, sekdes diangkat sebagai PNS. RUU Desa kan sedang dibahas. Bisa saja sewaktu-waktu, kalau keuangan memungkinkan," ujar Marzuki.

Pagi ini, ratusan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan Aliansi Perangkat Desa mendatangi DPR. Mereka mendesak agar RUU Desa segera disahkan. Direncanakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan akan menerima perwakilan dari perangkat desa tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika