REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pelaksanaan Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami akan dimulai pada 2013.

"Mengingat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana khususnya tsunami masih lemah, maka sesuai Perintah Presiden kepada BNPB, mulai tahun 2013 akan dimulai pelaksanaan Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami," kata Sutopo Purwo Nugroho dihubungi dari Jakarta, Kamis (3/1).

Sutopo mengatakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNPB pada 2013 Rp1,34 triliun, sama dengan tahun sebelumnya. Khusus untuk melaksanakan masterplan itu, dana yang disediakan pada 2013 sebesar Rp1 triliun. "Sedangkan kebutuhan total untuk masterplan yang mencakup seluruh wilayah rawan tsunami di Indonesia mencapai Rp16,7 triliun untuk lima tahun," tuturnya.

Karena itu, kata dia, pelaksanaan masterplan pada 2013 akan diprioritasikan untuk daerah-daerah rawan tinggi tsunami yaitu Megathrust Mentawai, Kawasan Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa, Kawasan Pantai Selatan Bali hingga Nusa Tenggara, dan Kawasan Papua.

Menurut Sutopo, pelaksanaan masterplan itu meliputi empat program besar. Pertama, penguatan rantai peringatan dini tsunami yang meliputi pembangunan sirine, informasi, alat deteksi gempa dan lain-lain. "Kedua, pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara meliputi pembangunan shelter, jalur evakuasi, rambu dan sosialisasi," katanya.

Kemudian, penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang meliputi pembangunan pusat pengendalian operasi, desa tangguh, peraturan, latihan, logistik, peralatan dan rencana kontinjensi. "Program terakhir, pembangunan kemandirian industri kebencanaan yang meliputi industri instrumentasi dan usaha kecil menengah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika