REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengantisipasi kekhawatiran Presiden SBY pada pimpinan partai politik di kabinet. Adanya konflik kepentingan antara agenda kerja sebagai pembantu presiden dan sebagai pimpinan partai sudah ditepis PKS. Sejak awal, PKS dengan tegas memberlakukan mekanisme bahwa menteri harus terlepas dari jabatan di partai.

"Kami jauh-jauh hari sudah mengantisipasi begitu kader kami menjadi anggota kabinet, maka dia kami lepaskan seluruh jabatan partai, dan kami antarkan dia untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan dan negara," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, seusai Safari Dakwah PKS Siaga Pemilu 2014 di Bandar Lampung, Ahad (6/1).

Jadi, kata dia, beban Presiden SBY saat ini, sudah pasti tidak ditujukan kepada PKS. Sebab, kader PKS yang berada di kabinet bekerja penuh dan tidak akan terganggu dengan partainya.

Mengenai sikap PKS dalam pengisian pos yang kosong pada jabatan menteri, Luthfi menegaskan apa pun yang dilakukan untuk mengganti pos yang kosong dalam kabinet itu merupakan hak prerogatif presiden. "Kalau soal menteri itu hak beliau. Tapi, kalau kami mau memberikan masukan, kami langsung kepada Pak SBY, karena kami mitra koalisi," ujarnya.

Yang terpenting bagi PKS, kata dia, stabilitas politik, ekonomi, dan sosial jangan sampai terganggu oleh perombakan kabinet. Untuk mencegah terganggunya stabilitas politik, ekonomi, dan sosial politik, PKS menyarankan dialog politik dalam mitra koalisi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika