REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pemerintah mengkaji pengendalian mobil pribadi memakai bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun 2013 sebagai upaya menekan konsumsi BBM.
Menteri ESDM, Jero Wacik usai menyaksikan penyerahan jabatan Wamen ESDM dari Rudi Rubiandini ke Susilo Siswoutomo di Jakarta, Selasa mengatakan, pemerintah akan melakukan upaya agar konsumsi BBM sesuai kuota APBN 2013 sebesar 46 juta kiloliter.
"Pengendalian BBM akan memakai teknologi informasi (TI)," katanya.
Namun, menurut dia, pemerintah belum memutuskan mekanisme pengendalian BBM bagi kendaraan pribadi tersebut.
"Bagaimana pelaksanaannya agar tidak ribut di SPBU," katanya.
Selain pengendalian, pemerintah juga mengkaji opsi kenaikan harga BBM untuk menekan konsumsi. "Kalau tak ada sesuatu yang ekstrem misalkan pertumbuhan ekonomi baik dan investasi baik, maka mungkin tak perlu naik," katanya.
Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro menambahkan, pada pekan ini, pihaknya akan membahas pengendalian BBM dengan BPH Migas, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan Ditjen Anggaran Kemenkeu.
"Kami akan membahasnya, dan selanjutnya menyampaikan ke pimpinan," katanya.
Kepala BPH Migas, Andy Sommeng mengatakan, dengan pengendalian memakai TI dan kenaikan harga BBM, maka konsumsi bisa ditekan hingga 46 juta kiloliter. "Tapi, kalau tidak, maka bisa jebol hingga 48 juta kiloliter," ujarnya.
Sementara, Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan mengatakan, saat ini, pihaknya masih membicarakan mekanisme pemanfaatan TI dengan pemerintah.
Hanya saja, lanjutnya, SPBU yang dimiliki perseroan sudah memakai sistem TI. Selain itu, Pertamina juga telah melakukan uji coba pemanfaatan TI di 120 SPBU di Kalimantan.
Karen menambahkan, dengan memakai TI, maka akan mencegah pengguna yang seharusnya BBM nonsubsidi, menggunakan subsidi. "Meski, segala macam sistem pengendalian tidak akan berhasil, kalau tidak ada kesadaran masyarakatnya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika