REPUBLIKA.CO.ID, AFRIKA SELATAN -- Para pelaku industri keuangan syariah menyambut baik adanya aturan pajak baru di Afrika Selatan. Aturan di industri keuangan syariah ini dinilai relevan.

Sejak diberlakukan pada 1 Januari 2013, aturan tersebut diyakini mampu mendorong hubungan keuangan syariah Afrika Selatan dengan Afrika menjadi berkembang.

Direktur Jasa Keuangan, Institute of Charted Accountants (SAICA), Yusuf Dukander, menyambut baik perubahan positif tersebut. Dia percaya, penerbitan aturan tersebut sebagai salah satu upaya inisiatif Afrika Selatan dalam memperluas pasar ekonomi syariah. 

Dukander mengatakan sejak Menteri Keuangan Pravin Gordon meninjau anggaran pada 2010, pemerintah telah membuat langkah signifikan dalam menyederhanakan sistem pajak. Pajak Afrika Selatan berpotensi menjadi daya tarik dan lokasi ideal perbisnisan keuangan syariah.  

Kebijakan Kementerian Keuangan Afrika Selatan meliputi penerbitan sukuk baik di pasar lokal dan internasional, diversifikasi sumber dana, kemampuan memanfaatkan sumber daya investor baru, terutama Tengah Timur dan Asia dan kemampuan menyuntikkan modal ke perusahaan swasta dan pemerintah. 

Sukuk memungkinkan memobilisasi dan membiayai BUMN mengingat program infrastruktur mereka sangat besar. SAICA pernah menyelenggarakan diskusi pada November lalu dengan perusahaan jasa konsultan, Ernst & Young. 

Mereka membahas perkembangan pasar keuangan syariah dan dampaknya bagi perekonomian. Diskusi difokuskan pada penataan sukuk (mata uang, jumlah, dan jangka waktu), implikasi pajak dari pengeluaran sukuk serta keselarasan hukum pendapatan dan pajak dengan hukum syariah. 

Dukander menekankan perkembangan yang diumumkan pada Konferensi Perbankan Islam Dunia ke-19 di Bahrain pada Desember 2012, berpotensi membuat negara-negara Afrika berlomba menerbitkan sukuk. Sebagai pusat keuangan syariah di Afrika, Afrika Selatan harus terus memantau perkembangan keuangan syariah. 

"Keuangan syariah menghubungkan strategi global menuju keberlanjutan pertumbuhan sukuk," katanya seperti dikutip dari ITINews, Jumat (25/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika