REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut menjadi juru kampanya untuk pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki.
Atas perbuatannya itu, Jokowi dianggap hanya menjadi dagangan politik partai pengusung Rieke-Teten, PDI Perjuangan untuk meningkatkan elektabilitas peserta pemilukada.
“Tentu saja dia menjadi dagangan politik ,” kata Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Saiful Umam saat dihubungi Republika, Kamis (21/2).
Menurut Saiful, dalam politik sah-sah saja Jokowi menjadi alat dagangan politik bagi partai pengusungnya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah Jokowi harus melalukan itu tanpa harus menabrak aturan yang berlaku.
“Yang kemarin itu kan dia sempat bermasalah soal izin aturan kampanye itu di Kementerian Dalam Negeri, harusnya dia memberikan contoh yang baik,” katanya. Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi itu bisa berdampak negatif bagi pendidikan politik masyarakat.
Jokowi menjadi juru kampanye pasangan calon Gubenur Jawa Barat Rieke-Teten pada Ahad (17/2) lalu. Saat dikonfirmasi, Jokowi mengklaim telah mendapat cuti selama dua hari dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, Kementerian Dalam Negeri belum memberikan izin untuk mengambil cuti kepada Jokowi.