REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah ikut serta dalam aksi meminta pembubaran Detasemen Khusus 88 Antiteror yang dilakukan sejumlah ormas Islam di Mabes Polri, Kamis (28/2) pagi.

Ketua PBNU Iqbal Sullam yang namanya tercantum dalam pemberitaan sejumlah media ikut dalam aksi tersebut, menyampaikan bantahan di Jakarta, Kamis malam.

"Pagi tadi saya ada di UI. Saya ikut diskusi tentang tragedi Khojaly yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siroj dan Pak Marzuki Ali (Ketua DPR RI). Saya hadir di sana dan membacakan doa," katanya.

Iqbal mengaku mendapatkan undangan secara pribadi untuk ikut dalam aksi permintaan pembubaran Densus 88 oleh sejumlah ormas Islam yang disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Namun, ia tidak mengikuti aksi itu karena ada kegiatan lain, yakni diskusi di Kampus UI Depok. "Saya tegaskan bahwa saya tidak hadir dalam aksi itu," kata Iqbal menegaskan.

Secara pribadi Iqbal berpendapat keberadaan Densus 88 masih dibutuhkan dalam pemberantasan terorisme. "Tapi memang harus dilakukan sejumlah evaluasi dan koreksi," ujarnya.

Sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis pagi, menggugat pelanggaran HAM berat yang dilakukan Densus 88 dalam pemberantasan terorisme.

"Saya kira MUI sepakat Densus 88 harus dievaluasi, bila perlu dibubarkan tapi diganti dengan sebuah lembaga dengan penegakan baru bersama-sama berantas terorisme karena teroris itu musuh bersama," kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Selain Din Syamsudin sebagai pemimpin aksi, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Syuhada Bakri (DDII), Abdullah Djaedi (Al-Irsyad), Cholil Ridwan (BKSPPI), Sadeli Karim (Mathlaul Anwar), Tgk Zulkarnain (Satkar Ulama), dan Faisal (Persis).

Ikuti Whatsapp Channel Republika