REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belum terisinya posisi ketua umum Partai Demokrat pascaditinggalkan Anas Urbaningrum, dinilai karena Demokrat tidak dapat mengelola konflik internal dengan baik.
Akibatnya partai yang didirikan Presiden SBY itu terus diterpa isu-isu politik yang merugikan. Peneliti dari Indo Barometer, M Qadari menyarankan Demokrat mencontoh PKS yang telah menunjukkan kemampuan mengelola konflik dengan baik.
Ia mencontohkan saat Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor daging sapi, dengan cepat partai melakukan transisi kepemimpinan dengan menunjuk Anis Matta sebagai Presiden PKS yang baru. Dengan demikian, gonjang-ganjing politik yang menerpa partai segera mereda.
Buktinya PKS memenangi Pemilukada Jawa Barat 2013. "Saya kira Demokrat harus cepat menemukan pilot baru. Adanya ketua umum definitif itu sebuah keniscayaan," ujar dia dalam sebuah diskusi bertema 'Panas Efek Anas' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3).
Menurut Qadari, ketum Demokrat yang baru harus berasal dari kader yang memiliki dukungan di tingkat bawah. Karena, orang seperti itulah, yang menurut dia, memiliki suara potensial.
"SBY harus liat siapa orang yang punya dukungan nyata di daerah. Karena mereka berpotensi untuk maju. Tapi jangan memilih yang sudah di atas," ujar Qadari menyarankan.