REPUBLIKA.CO.ID, SABAH -- Distrik Sabah adalah wilayah Pemerintahan Kuala Lumpur. Sebelum Imperialis Inggris menguasai negeri itu pada 1880-an, Sabah adalah wilayah Kesultanan Suluh.

Kesultanan menyewakan tanah 75 kilometer persegi itu ke British North Borneo Co milik Kerajaan Inggris. Hengkangnya Inggris pada 1963 membuat perjanjian tersebut beralih. Pemerintah Malaysia melanjutkan kontrak sewa menyewa hingga sekarang. 

Belakangan, ahli waris Kesultanan Sulu, Sultan Jamalul Kiram III menghendaki penghentian kontrak dan meminta wilayah tersebut kembali. Pemerintah Malaysia menolak permintaan tersebut. Penolakan itu membuat Sultan Kiram marah. 

Sultan Kiram mengirimkan tentara bersenjatanya untuk mengembalikan tanah kesultanan. Pekan lalu, 27 orang tewas dalam aksi saling serang antara Malaysia dan pendukung kesultanan.

Senin (4/3) kemarin, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan,  Sabah merupakan wilayah utuh dari negaranya. Negosiasi antara Kuala Lumpur dan Manila sepakat mengakhiri konflik dengan dialog. 

Kedua pemerintah juga setuju meredam konflik militer. Pemerintah Malaysia pun mencap pendukung Kesultanan Sulu adalah penyusup. ''Pemerintah akan mengambil tindakan yang tepat untuk melestarikan kebanggaan dan keutuhan negara,'' ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika