REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik memberi isyarat bahwa partainya akan segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB). Menurutnya KLB akan menjadi jalan bagi Partai Demokrat mendapat ketua umum baru menggantikan Anas Urbaningrum.
“Agak miring-mirung ke KLB,” kata Jero kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).
Jero menyatakan dirinya terus berkomunikasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pelaksanaan KLB. Dia mengaku sudah mendapat arahan SBY untuk mempersiapkan KLB.
“Kami selalu berkomunikasi. Ketika beliau kembali (SBY dari lawatan luar negeri) saya diminta menyiapkan ke arah KLB,” ujarnya.
Kendati begitu Jero sendiri belum bisa memastikan kapan persisnya KLB Demokrat bakal diselenggarakan. Menurutnya kemungkinan besar KLB bakal dilaksanakan sebelum tanggal penyerahan daftar caleg sementara (DCS) ke KPU tiba.
“Sepertinya sebelum 9 April,” katanya.
Jero memastikan seluruh pengurus Partai Demokrat di level DPC dan DPD akan patuh dengan segala keputusan yang diambil Majelis Tinggi. Hal ini menurut Jero selaras dengan ditandatanganinya Pakta Interitas Partai Demokrat oleh para pengurus DPC dan DPD.
“Apa perintah majelis tinggi semua solid. Banyak ketua DPD dan DPC menandatangi pakta integritas," ujar Jero.
Terkait siapa calon yang bakal berkontestasi di KLB, Jero menyatakan calon-calon akan muncul dari aspirasi pengurus daerah. Namun jika tidak ada masukan dari pengurus daerah maka majelis tinggi yang akan mengajukan nama.
“Kalau tidak diusulkan, maka harus menurut (usulan majelis tinggi. Intinya semua DPD dan DPC mendukung penyelematan partai oleh majelis tinggi,” kata Jero.
Pengamat politik Indobarometer, M. Qodari menyatakan adanya tiga kemungkinan yang menyebabkan majelis tinggi Partai Demokrat secara tiba-tiba memilih opsi KLB. Kemungkinan pertama adalah KPU sudah memberikan jawaban resmi kepada Partai Demokrat terkait polemic penandatanganan DCS.
“Mungkin sudah ada jawaban resmi dari KPU bahwa mereka tidak akan menerima DCS dari Demokrat kalau belum ada ketua umum yang definitive,” ujar Qodari.
Kemungkinan kedua, SBY merasa KLB bakal memberi kepastian penyelesaian konflik internal Demokrat yang berlarut-larut. Sedangkan kemungkinan ketiga, imbuh Qodari, SBY menyadari jalan satu-satunya mengakhiri status Anas yang masih menggantung hanya lewat KLB.
“KLB cara yang paling pasti mengganti Anas,” katanya.
Qodari mengingatkan KLB Partai Demokrat tidak boleh menafikan berbagai aspirasi para pengurus daerah. Nama-nama kandidat ketua umum sebaiknya benar-benar berasal dari aspirasi pengurus daerah. Sebab bila majelis tinggi memaksakan nama kandidat ketua umum di KLB, bukan tidak mungkin akan terjadi resistensi dari para peserta KLB.
“Kalau kandidat dari atas (majelis tinggi) resikonya bisa kalah dan mempermalukan wibawa majelis tinggi,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika