REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Mendagri, Reydonnyzar Moenek, menyatakan negara tidak boleh tunduk terhadap tekanan segelintir ormas yang membawa agenda tersembunyi. Dengan berpura-pura menolak aturan audit ormas, kata dia, mereka takut kalau nantinya pemerintah bakal membuka jati diri dan agenda yang diusung LSM/ormas.

Reydonnyzar menegaskan, Kemendagri tahu aliran bantuan asing yang diterima LSM/ormas dengan maksud menyuarakan isu-isu tertentu di Indonesia. Karena itu, ia tidak kaget ada beberapa kelompok yang sangat reaktif dengan pembahasan RUU Ormas.

"Mereka berteriak lantang menjual isu-isu agar mendapat bantuan pendanaan yang tujuannya melemahkan pemerintahan. Kita pegang datanya," kata Reydonnyzar.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak pengesahan RUU Ormas. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai, ada beberapa kerancuan dalam draf RUU Ormas. Seperti, larangan menganut dan mengembangkan, serta menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Ia menyebut aturan itu sangat multitafsir. Sekali pun yang dimaksud adalah paham komunisme, maxisme, leninisme, tapi oleh aparat bisa ditafsirkan lebih luas. "Pembahasan RUU Ormas lebih baik dihentikan agar tidak menimbulkan kegaduhan politik menjelang 2014," imbau Din.

Ikuti Whatsapp Channel Republika