REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik kemacetan bisa teratasi apabila pemerintah DKI Jakarta mampu menawarkan solusi yang tepat dengan pertimbangan yang matang. Ini yang kurang terlihat dari setiap pemaparan pemerintah.

Penggiat Forum Komunitas dan Klub Otomotif, Amroe Wahyudi, mengatakan setiap wacana yang ditawarkan ada baiknya melibatkan masyarakat. Ini dimaksudkan agar solusi yang ditawarkan dapat tepat guna. "Ngobrol langsung dengan masyarakat itu perlu, karena masyarakat yang mengalami," kata dia di Jakarta, Selasa (2/4).

Selain itu, kata dia, setiap kebijakan yang akan diterapkan sebaiknya diikuti dengan kajian mendalam. Ini agar setiap kemungkinan yang ada bisa terjangkau. Selanjutnya dapat melahirkan satu kebijakan yang matang. "ERP misalnya, itu bagus. Tapi butuh waktu dan dana. Ini yang harus dipertimbangkan," kata dia.

Amroe mengatakan, pada dasarnya masyarakat, utamanya komunitas mengharapkan kemacetan itu jangan terlalu berlebihan. Sederhana, seperti Singpura, mereka juga mengalami masalah kemacetan tapi tidak keterlaluan. "Solusi terbaik dari permasalahan yang dialami DKI Jakarta adalah perbaikan layanan transportasi umum. Ini yang paling realistis," kata dia.

Namun, lanjut dia,  untuk mencapai hal itu,  pemerintah perlu melakukan sejumlah hal. Pertama, pengelolaan angkutan transportasi dilakukan secara profesional dengan melibatkan pihak swasta. Kedua, transportasi umum yang ada jangan sampai mengurangi jalan yang ada. Ketiga, edukasi masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika