REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengungkapkan banyak efek domino yang harus dipikirkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta terkait penerapan Electronic Road Pricing (ERP).

Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Sambodo Purnomo, menjelaskan pihak kepolisian tidak serta merta tidak mendukung kebijakan Pemprov tersebut. Menurut dia, lebih baik sulit ketika perencanaan tapi mudah ketika implementasinya dari pada mudah perencanaan tapi sulit implementasinya. ''Setiap wacana Pemprov kita selalu setuju,'' Kata Sambodo, Selasa (2/4).

Electronic Road Pricing (ERP) seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu. Mungkin dalam waktu yang cukup panjang, agar benar-benar matang. ''Perlu sosialisasi lebih jauh dan detil karena tidak semudah yang dibayangkan,'' kata Sambodo.

Efek domino ERP ini sehubungan dengan penerapan lokasi sampai pengenaan sanksi kepada pelanggar. Sambodo mengatakan, jika tidak diperhatikan efek domino ini mengimbas kepada polisi. ''Ujung-ujungnya lari ke polisi,'' Kata Sambodo.

Selain itu, ERP-nya sendiri mau diterapkan selama 24 jam atau hanya di jam tertentu saja laiknya konsep Three in One. Lantas, bagaimana jika pulsa pengendara habis, apakah masih bisa melewati atau tidak. Ketika lewat dan ketahuan melanggar, bagaimana penegakan hukumnya. ''Apakah polisi harus menunggu di ujung jalan,'' Kata Sambodo

Menurut Sambodo, masih banyak lagi yang harus dipikirkan, salah satunya penerapan ERP hanya untuk mobil saja, atau motor juga. ''Jangan sampai salah sasaran,'' Kata sambodo

Ikuti Whatsapp Channel Republika