REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden SBY menyadari memberikan kompensasi kepada rakyat miskin ketika harga BBM naik sering disalahartikan, terutama persepsi menguntungkan partai politik tertentu.

Karenanya, SBY menegaskan bendera partai politik manapun boleh berkibar ketika kompensasi diberikan. “Ini seloroh saya, kalau takut kompensasi, pasti untuk untungkan parpol tertentu. Begini saja, ketika kita memberikan kompensasi kepada orang miskin, semua bendera parpol tolong dikibarkan di situ,” katanya saat membuka Munas Apindo ke IX, Senin (8/4).

Dengan kata lain, Presiden menegaskan agar kebijakan tentang BBM benar-benar disetujui dan menjadi kehendak semua pihak baik oleh pemerintah dan DPR. SBY menyatakan jika semuanya sepakat BBM dinaikan, maka perlu digodok bersama dan harus dijalankan. Namun, jika dalam perkembangannya terjadi gelombang penolakan, ia mengingatkan jangan asal balik kanan.

Ia meminta konsistensi semua pihak jika sudah ada keinginan bersama. “Jika nanti dijalankan terjadi gelombang penolakan ini itu, jangan balik kanan yang mengusulkan tadi. Apalagi yang paling keras menentang. Bulan lalu ngomong apa, sekarang ngomong seperti apa. Ayo kita belajar menjalankan politik yang baik,” papar SBY.

Menurutnya, sekarang ini yang diperlukan adalah fokus pada APBN yang harus baik dan sehat. Caranya dengan penghematan anggaran termasuk kalau bisa dihemat subsidinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika