REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPR dalam rangka membahasa RUU KUHP dan KUHAP ke sejumlah negara Eropa terus menuai kecaman. Tak hanya karena besarnya biaya yang dihabiskan, tapi juga lantaran selama ini kunker tidak pernah memberi dampak positif bagi kualitas legislasi yang dihasilkan DPR. 

"Tak lebih dari memuaskan hobi jalan-jalan dan nafsu berpergian ke luar negeri anggota DPR yang norak," kata pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti ketika dihubungi Republika, Rabu (17/4).

Menurutnya, tak ada penjelasan yang bisa diterima secara rasional dan substansial dalam kunker Komisi III ke Eropa. Dalil ingin melakukan perbandingan hukum di negara-negara Eropa hanya alasan yang dibuat-buat. "Alasan yang secara membabi-buta diungkapkan untuk melegitimasi penghamburan uang negara," ujar Ray.

Selama ini tak pernah ada hasil kongkrit atas kunjungan ke luar negeri yang dilakukan DPR. Padahal, kata Ray, rakyat Indonesia sudah lama menanti hasil studi luar negeri DPR lewat peningkatan kualitas substansi rancangan undang-undang. "Tak ada satu pun rangkuman hasil studi mereka yang diarsipkan," kata Ray.

Menurut Ray DPR seharusnya bisa menyeimbangkan antara frekuensi ke luar negeri yang mereka lakukan dengan hasil kinerja yang memuaskan. 

Ia pun menilai, fenomena anggota DPR ke luar negeri mencerminkan mentalitas anggota dewan yang kampungan. Ini misalnya terbukti dalam rapat-rapat kerja yang dilakukan DPR. Di berbagai rapat baik di tingkat komisi, panja, pansus, atau lembaga kelengkapan, masih banyak anggota DPR yang mangkir tanpa alasan. 

Sedangkan bila pergi ke luar negeri dapat dipastikan tak ada satu orang pun anggota DPR yang mangkir. "Langkah mereka ringan dan seolah penyakit mereka tersembuhkan. Padahal, kalau rapat di komisi, pansus, dan paripurna tingkat kehadiran mereka selalu jadi masalah," ujar Ray.

Ikuti Whatsapp Channel Republika