Kamis 18 Apr 2013 22:25 WIB

Soal Data Pemilih, KPU Juga Keluhkan Anggaran

Rep: Ira Sasmita/ Red: Mansyur Faqih
Hadar Nafis Gumay
Hadar Nafis Gumay

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui pemutakhiran data pemilih terlambat dilakukan. Kembali, anggaran menjadi penyebab pencocokan dan penelitian (coklit) tidak bisa dilakukan.

Harusnya, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 6/2013 tentang jadwal dan tahapan pemilu legislatif, proses pencocokan dan penelitian dimulai per 1 April 2013. Petugas KPU mestinya telah melakukan pencocokan dan penelitian ke lapangan. 

"Memang ada keterlambatan perekrutan panitia pemuktahiran. Anggaran terlambat cair," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (18/4).

Hadar mengatakan, proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebetulnya sudah tuntas dilakukan pada awal bulan ini. Panitia itu yang nantinya akan turun ke lapangan untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih yang telah dipegang KPU. Diperkirakannya petugas bisa turun ke lapangan pada pekan depan. 

Meski terlambat, Hadar yakin penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang harusnya dilakukan pada 10 Juli 2013 nanti bisa dilakukan tepat waktu. Karena proses coklit bisa dikejar hingga penetapan DPS tidak akan tertunda.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo mengatakan, sudah mendapat penjelasan alasan keterlambatan pemutakhiran KPU. Selain anggaran yang terlambat cair, terdapat kendala lain.
Yakni tidak sinkronnya data pemilih antara KPU dengan data dari Kemendagri. "Masa sidang selanjutnya kami akan mengundang kementerian dan KPU untuk mengatasi persoalan ini," ujar dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement