REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar tidak akan mencoret caleg yang diduga tersandung persoalan korupsi. Bagi Golkar bersalah tidaknya seseorang tidak diputuskan opini media melainkan keputusan tetap pengadilan.

“Seseorang bersalah jika sudah ada putusan hukum inkracht (tetap),” kata Wakil Sekretaris Jendral Partai Golkar, Leo Nababan ketika dihubungi ROL, Senin (29/4).

Leo menyatakan, Golkar tidak ingin mengurangi hak politik seseorang hanya karena opini negatif. Menurutnya, status tersangka atau terduga belum tentu menjamin seseorang bersalah. Ia berpendapat, orang yang menjadi saksi di pengadilan atau dimintai keterangan dalam kasus korupsi jangan terburu-buru dihukum. “Kalau mengurangi hak politik kita juga yang salah,” kata Leo.

Partai Golkar tidak ambil pusing dengan sejumlah opini negatif yang menjerat bakal caleg mereka. Opini negatif dalam politik merupakan hal lumrah. Tokh pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan menentukan siapa figur yang paling cocok menjadi wakil mereka di parlemen. “Biarkan rakyat yang menghukum,” ujar Leo.

Dikatakan Leo, partai berlambang pohon beringin itu memperhitungkan secara matang figur-figur yang akan mereka usung sebagai caleg. Leo menyatakan, figur yang telah dinyatakan bermasalah dan pernah menjalani hukuman pidana tidak akan dicalegkan. “Kalau ada caleg Golkar terpidana akan saya coret,” tegasnya.

Sejumlah caleg yang disebut-sebut tersandung dugaan kasus korupsi di antaranya Priyo Budi Santoso,  Setya Novanto, dan Kahar Muzakkir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika