REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR--Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membentuk tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di setiap provinsi.

BKKBN pun menetapkan target menjamin ketersediaan alat kontrasepsi untuk kebutuhan masyarakat di 34 propinsi.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama BKKBN, Hardiyanto mengatakan tujuh provinsi menjadi prioritas program JKK. Tujuh provinsi tersebut, Papua, Aceh, NTT, Maluku, NTB, Maluku Utara, dan Papua Barat.

"Tujuh provinsi tersebut, merupakan daerah yang lebih membutuhkan penanganan dalam hal JKK," ujar Hardiyanto, Kamis (2/5) di Hotel Mercure, Kuta, Denpasar, Bali, saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Nasional Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK).

Itu tak berarti BKKBN tidak memenuhi kebutuhan ketersediaan alkon di provinsi dan daerah-daerah lainnya. Pemenuhan alkon di desa-desa terpencil pun akan dilakukan. 

Sebab di Indonesia, jelas masih terdapat banyak daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan, yang sulit memperoleh akses pelayanan sejumlah fasilitas dari pemerintah, dibanding provinsi lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika