REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) tak jarang kewalahan menghadapi terpidana kasus korupsi yang enggan dipenjara. Masih segar dalam ingatan seperti apa berlarutnya masalah eksekusi kepada terpidana korupsi Susno Duadji beberapa pekan lalu.

Kejagung melalui tim eksekutornya tak sanggup menjemput paksa Susno untuk dijebloskan ke tahanan guna menjalani hukuman penjara. Beruntung, Susno yang mantan anggota polisi ini secara jantan justru menyerahkan diri setelah empat kali upaya eksekusi dilakukan kepadanya gagal.

Lembaga pengawas korupsi Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Corruption Watch (ICW) menelaah sebab dibalik kelemahan Kejagung dalam mengeksekusi para koruptor. 

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan setidaknya ada enam hal yang ikut membuat langkah eksekusi Kejagung melambat. Umumnya, hal-hal inilah yang justru mengganggu upaya kejaksaan dalam kewajibannya mengeksekusi.

Ia menjelaskan tiga alasan yang paling umum terdengar adalah belum menerima salinan putusan, menunggu putusan peninjauan kembali (PK), koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. 

Kemudian, menyusul tiga alasan lain yang ikut membuat eksekusi tak berjalan segera, pertimbangan kemanusiaan, ,kondisi situasi politik dan keamanan di tingkat lokal.

"Yang seperti ini malah memberikan celah kepada para koruptor untuk mengakali situasi agar tidak bisa dipenjara. Ada uluran wakut yang bisa dimanfaatkan," kata Emerson di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (14/5).

Emerson mengatakan koruptur tentu tak akan tingggal diam dengan kesempatan yang celahnya dibuat oleh kejaksaan itu sendiri. Sehingga tak heran banyak koruptor yang kini statusnya berubah menjadi buron alias berhasil kabur dari upaya eksekusi.

"Ada 57 koruptor yang sekarang statusnya jadi buron, 27-nya kabur dan 30 ini masih dibiarkan," ujar dia.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika