REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON-- Presiden Barack Obama akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Chuck Hagel dan pemimpin lain tentara Amerika Serikat pada Kamis (16/5). Pertemuan itu guna membahas upaya menghentikan pelecehan seksual di angkatan bersenjata, kata juru bicara Gedung Putih.

Pada Selasa, muncul lagi pengaduan dari korban kekerasan seksual dari militer yang menuduh tentara telah melakukan kejahatan seks, termasuk dugaan keterkaitan dengan pelacuran.

Tentara menyatakan seorang sersan satu di Fort Hood, yang namanya tidak diumumkan, diperiksa dengan tuduhan menjadi calo, berperilkau secara seksual, menyerang dan menganiaya bawahan.

Sersan itu, anggota Korps III, ditugaskan sebagai koordinator kegiatan penanggulangan dan pencegahan kekerasan seksual pada batalion di korps tersebut, kata Pentagon.

Militer melepaskan sersan itu dari semua tugas setelah tuduhan tersebut muncul.

Belum ada dakwaan terhadap si tentara bersangkutan. Penyelidikan atas dugaan tersebut dilakukan oleh petugas khusus dari Komando Penyelidikan Kejahatan Angkatan Darat, kata Pentagon.

Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Martin Dempsey, penasehat puncak ketentaraan presiden, akan hadir dalam pertemuan dengan Obama itu.

"Pada sore ini, Presiden akan bertemu dengan Menteri Hagel, Ketua Dempsey dan menteri kedinasan dan penasehat tinggi untuk membahas kekerasan seksual di ketentaran," kata juru bicara itu.

Pada awal bulan ini, Pentagon menyiarkan laporan tahunan 2012 tentang kekerasan seksual di ketentaraan, yang menunjukkan lonjakan 37 persen dalam kejahatan seks, yang diperkirakan berjumlah 26.000, berbanding 19.000 pada tahun sebelumnya.

Laporan itu muncul sehari sesudah petugas penanggung jawab dinas pencegahan penyerangan seksual Air Udara didakwa meraba-raba seorang wanita sambil mabuk di tempat parkir tidak jauh dari Pentagon.

Kejahatan itu berkisar dari perkosaan hingga hubungan seksual secara kasar.

Letkol Jeffrey Krusinski (41 tahun) diskors dari tugasnya di dinas penanganan kekerasan seksual dan perkaranya ditangani pengadilan sipil di Arlington, Virginia. Pengadilan tersebut menolak permintaan militer mengadili perkara itu.

Masalah kekerasan seksual di militer mendorong beberapa anggota parlemen menyerukan kejahatan itu dikeluarkan dari rantai komando ketentaraan, sehingga dapat ditangani para ahli hukum.

Tapi perwira tinggi tentara berpendapat kejahatan itu harus ditangani melalui rantai komando untuk memastikan komandan bertanggung jawab atas kedisiplinan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika